Author: hamlennon

Partai Dinasti Indonesia

Wednesday, April 7th, 2010 @ 1:24 PM

megawati_big

Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik menulis tentang konflik internal partai ini. Lebih baik menulis tentang NU, sebuah organisasi massa yang masih punya peluang besar dalam perubahan bangsa ini. Tapi beberapa manuver politik internal di PDIP saat kongres III mereka sangat mengelitik untuk dibahas. Terutama kehadiran Budiman Sudjatmiko yang semakin bersinar.

budiman-rakyatmerdeka.co.idKalangan aktivis (terutama “kiri“) sering membicarakan tindak tanduk eksponen 98 yang satu ini. Ada yang kontra, ada juga yang mendukung. Bagi mereka yang kontra, langkah Budiman untuk bergabung dengan partai berlambang banteng ini tentu merupakan suatu kesalahan besar. Tanpa didukung sebuah konstituen yang kuat, tentu Budi hanya menjadi bulan-bulanan di tengah para gajah yang sudah lebih senior berada di partai yang didirikan oleh Megawati ini. Belum lagi perilaku para aktivis yang paska mereka bergabung dengan Partai malah lupa dengan janji “Revolusi”-nya. Terbuai dengan kekuasaan dan harta yang ditawarkan di panggung politik. Secara lebih ideologis kritikpun disampaikan dengan lebih pedas, memangnya bisa merubah bangsa ini dengan kekuasaan tanpa membangun kesadaran grassrootnya terlebih dahulu. Itu sama saja omong kosong kata mereka. Mengingat sejarah bangsa ini yang memiliki tokoh-tokoh cerdik pandai yang merakyat tapi tetap terpental dari pertarungan politik. Lengsernya Gus Dur harusnya menjadi sebuah pelajaran penting bagi bangsa ini.

Bagi mereka yang mendukung menganggap bahwa perjuangan kita juga harus juga disupport dari parlemen melalui orang-orang kita sendiri yang berkesempatan untuk duduk disana. Tentu perjuangan kita akan lebih mudah kiranya. Bukankah perjuangan kita juga ujung-ujungnya adalah kekuasaan? Walaupun politik sangat abu-abu dan dunia gerakan sangat hitam-putih tapi perlu ada ke sinergisan antara keduanya. Bagaimana kita bisa menggolkan beberapa agenda kerakyatan tanpa hadirnya “orang kita” disana yang bisa melakukan loby-loby politik di tingkatan elit politik? Terdengar merdu memang tapi masih sangat experimental dan masih kental aroma bertaruh karena situasinya masih sangat meraba.

Jadi menurut anda bagaimana? mana yang benar? entahlah. Saya lebih suka dengan pilihan extraparlementer yang belum bisa maksimal kita kerjakan. Baru setelah itu kita evaluasi lagi taktik dan strategi kita ini.

Tapi dibalik itu situasi internal PDIP juga mulai mebuat kuping saya gerah. Keluarga tidak akur, yang kena imbasnya Partai. Perpecahan Keluarga sama dengan Perpecahan Partai. Luar biasa sekali keluarga Bu Mega ini. Partai sudah tidak ubahnya sebuah Dinasti kerajaan. Ibu jadi Ratu, bapak jadi Raja dan anak-anaknya menjadi pangeran-putri yang bersiap mengganti jabatan kedua orangtuanya. Katanya partai Demokratis tapi perilaku pemimpinnya masih Feodal.

Tidak jelas sekali idelogi partai ini. Yang saya dengar dari para konstituennya, tidak sedikit dari mereka yang memilih Megawati hanya karena dia putri Bung Karno. Padahal Bu Mega cuma sekedar anak Biologis dan bukan anak Ideologis, jadi jangan berharap akan segigih dan secerdas ayahnya dalam menyelesaikan agenda strategis kerakyatan yang pernah diperjuangankan oleh sang proklamator. Privitatisasi aset bangsa buktinya, merupakan dosa besar Megawati.

soekarnoSejarah juga pernah mencatat kesalah besar Bung Karno yang pernah mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). PNI sangat Patron dengan Bung Karno, hal ini meyebabkan partai ini colaps paska pengasingan Bung Karno oleh Belanda di tahun 30-an. Yang sama dari Mega ya ini. PDIP dibangun dengan sangat Patron, para DPC dan DPD masih mengangap ketokohan Megawati tidak ada yang bisa menggantikan. Artinya kita tinggal menunggu keruntuhannya saja kalau begitu.

Saat ayahnya melakukan hal yang benar dan berani dengan menolak bantuan asing (GO HELL WITH YOUR AID), Megawati malah tunduk dengan IMF dan menjual aset negara sebagai hasil negoisasinya. Lalu saat ayahnya melakukan kesalahan dengan Patronnya PNI terhadap Soekarno malah Megawati masih melakukan kesalahan yang sama. Lengkaplah sudah blunder Megawati.

Lucu memang melihat situasi ini. Budiman kian bersinar di Partai yang mulai memudar. Kita lihat saja bagaimana kisah ini berlanjut. Biar waktu yang membuktikan siapa yang benar dari perdebatan tentang Budiman dan biarkan waktu yang membuktikan seberapa lama lagi kah kita melihat bendera PDIP masih berkibar menjelang PEMILU. Masih banyak kerja yang harus kita lakukan kawan daripada mengurusi persoalan seperti ini. Teruslah bekerja! bagi kamu-kamu yang masih percaya bahwa Revolusi adalah Praktek.

Reaksioner


 


11 Responses to “Partai Dinasti Indonesia”

  1. gus rahman Says:

    yang penting maksimalisasi di tiap ruang. biar sejarah yang menetukan mana yang benar dan lebih kuat.

  2. hamlennon Says:

    @Gus adit: Beh guse ngoment, saya jadi ga enak nih ada kakak-kakak yang baca blog saya :) . Oh iyo gus, lha kok blognya ga bisa saya akses ya? salah kali ngetik alamatnya tuh….

  3. Puyya Says:

    sepakat saya untuk gerakan extraparlementer.
    itu pilihan rasional di tengah kondisi politik aliran agama dan kepentingan golongan yg dipertontonkan oleh para elit kacau di negeri ini.
    bahkan yg mengusung independenpun kita tidak bisa ukur dia maju atas representasi rakyat kritis atau tim suksesnya yg broker tangguh. hahhahaha
    hari ini siapapun yg menang atas kuasa di pemerintah pasti tertundukkan atas dirinya dan kekuatan asing. jual semua aset bangsa ini. jadi tidak ada jalan lain bagi kita selain ambil sikap politik Golput.
    yukkk mari rasionalkan ke masyarakat kita hari ini untuk memilih golput dengan sikap sadar. tidak hanya bentuk apatis. sampai suatu hari kita bisa bangun sistem kontrol demokrasi yg bener2 di kuasa rakyat.

  4. admin Says:

    @Puyya: Mas Puyya gagasannya kaya “kawan-kawan”. Jangan2 kawan sendiri nih yang komen?hehehhe. Yup bener, tetep golput sebagai strategi kebudayaan. Trims uda mampir ke blog saya. Anda punya Blog?

  5. Puyya Says:

    Ham,kenalin ni Puyya Airish… hahahhaha..feminim kan? masa aku dipanggil mas? hiaaaa..
    aku memanggil temanku dengan kata Kawan, itu sebuah kesepakatan.
    kalau kau juga panggil teman2mu dengan kata Kawan seperti yg disepakati pula.. berarti kita memang Kawan juga.hehehehe
    aku nggak punya Blog nih,via imel aja kalo komunikasi ya.hehehehe

  6. Puyya Says:

    btw, Budiman sudah bukan siapa2 dgn moderasi beasiswa ke Inggrisnya.
    hiaaaaaa… bicara infiltrasi? dorong kritisisme di kader PDIP? ah! bargainnya apa?
    Hanya satu kata: LAWASS!
    hahahaha

  7. hamlennon Says:

    @Puyya : hehehe, sory mbak, saya kira mas. Oh iya saya sudah kontak jenengan via mail. Nanti kita korespodensi via email aja mbak. Makasih

  8. Irwan Bajang Says:

    komentarku di sini kok ilang???
    asem!!

  9. hamlennon Says:

    @Bajang: iya po? ga ada tuh saya cek. Ya koment lagi lah, mumpung gratis! hehehehe

  10. May Koch Says:

    Terbentuknya fraksi bersama tidak secara otomatis membawa lima parpol ke arah fusi. Terlampau banyak perbedaan dalam parpol yang sulit diselesaikan. Terdapat perbedaan luar biasa dalam cara untuk fusi. PNI misalnya mengusulkan mekanisme pemilu sebagai cara untuk mengurangi jumlah parpol (posisi ini terus bertahan hingga pertemuan 8 Januari 1973 dengan Pangkopkamtib, Jend. Sumitro). Tetapi parpol kecil menolak gagasan ini karena eksistensinya akan berakhir. Karenanya, proses ke arah fusi menjadi sangat tidak jelas. Bahkan Parkindo dan Partai Katolik (atas prakarsa Kasimo dan Da Costa) merencanakan melakukan “kerjasama” – bahkan hingga tingkat sebagai partai yang diberi nama Partai Kristen Demokrat– sebagai langkah awal untuk melakukan fusi yang lebih luas dengan partai lain. Gagasan ini tidak pernah terealisasi.

  11. Adeline L. Sampson Says:

    Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap kami (para menteri) perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian: Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian. Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan: G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan: Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian. Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika dia memerintah?

Leave a Reply